Jakarta dengan segala kesibukan dan aktivitasnya menjadi kota yang tidak pernah ada matinya. Banyak yang menyebut Jakarta merupakan kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Ternyata, informasi tersebut bukan hanya sebatas isapan jempol semata. Aku sepakat karena sudah membuktikannya sendiri saat mengunjungi kota Jakarta beberapa bulan yang lalu. Langit Jakarta tampak mendung menggelayut. Namun ternyata bukan kondisi mendung seperti pada umumnya. Melainkan karena kabut asap yang bergumpal sedang menyelimuti gedung-gedung pencakar langit.
Hal ini juga selaras dengan pendapat Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) jika langit Jakarta tampak berkabut hitam setiap kali beliau landing di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta. Nah, kira-kira, apakah kondisi udara di Jakarta ini berkaitan dengan pengendalian BBM bersubsidi tepat sasaran di wilayah DKI Jakarta?
Kemarin, tepatnya pada tanggal 7 dan 8 November 2022, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan KBR mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta”. Jujur, webinar ini membuat wawasanku terbuka lebar terkait pengendalian BBM bersubsidi yang lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Maka dari itu, kita perlu ikut andil dan berperan untuk mengawasi dan mengendalikan BBM bersubsidi agar tepat sasaran khususnya di wilayah DKI Jakarta.
Sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang tergiur dengan harga BBM murah daripada memedulikan lingkungan dan kondisi mesin kendaraan. Mayoritas, masyarakat lebih memilih pertalite (RON 90). Padahal, batas minimal yang diperlukan oleh mesin kendaraan saat ini adalah RON 92 dan CN 51. Jika kita berkaca pada negara ASEAN, seperti Vietnam dan Thailand, tentu saja kita tertinggal jauh karena mereka sudah menerapkan BBM standar Euro 4.
Menurut pemaparan Komaidi Notonegoro, berdasarkan Susenas 2022, masyarakat mampu lebih banyak menggunakan pertalite dengan rincian sebagai berikut:
Sementara itu, menurut Tri Yuswidjajanto, sejak tahun 2003 mestinya tidak ada kendaraan yang cocok menggunakan BBM subsidi karena uji tipe mensyaratkan lulus uji emisi. Beliau juga memberikan perbandingan setelah melakukan pengujian terhadap kendaraan roda dua yang menggunakan RON 90 vs RON 92. Hasilnya, sebagai berikut:
Dari data tersebut jika rata-rata penggunaan motor per tahun adalah 6.000 KM, maka selisih pengeluaran per tahunnya yaitu 6.000 x 57 = Rp 342.000 atau hanya Rp 936 per hari. Ternyata, selisih penggunaan RON 90 dan RON 92 tidak begitu jauh jika dilihat dari harganya, bukan? Namun, jika dilihat dari dampak yang dihasilkan tentu sangat besar. Jika kita tetap menggunakan RON 90, lambat laun emisi yang dihasilkan dapat membahayakan keberlangsungan hidup di masa depan.
Naiknya harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berbuntut menyebabkan kenaikan harga pada berbagai aspek, baik transportasi, bahan pangan, dan lainnya. Meskipun demikian, kita tidak boleh seenaknya menggunakan BBM bersubsidi guna menghemat pengeluaran karena kenaikan harga tersebut. Terlebih, ternyata menggunakan BBM bersubsidi memiliki dampak yang kurang baik untuk mesin kendaraan tertentu dan berdampak buruk bagi lingkungan.
Misalnya, jika kita tetap menggunakan BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan jenis mesin kendaraan, maka bisa jadi kendaraan kita akan mengalami knocking. Artinya, biaya untuk memperbaiki atau service kendaraan bisa jadi lebih mahal daripada jika kita menggunakan BBM yang sesuai dengan jenis mesinnya, tentunya yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu, penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran juga dapat memengaruhi lingkungan terutama kondisi udara karena menghasilkan emisi lebih banyak. Menurut Tulus Abadi, BBM berkontribusi paling signifikan (70%) terhadap polusi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Apalagi, lebih dari 85% produk BBM di Indonesia belum Euro Standard, padahal minimal BBM yang kita gunakan harusnya sudah Euro 2.
Hal ini selaras dengan pendapat dari Luckmi Purwandari, ST. M.Si, selaku Direktur Pencemaran Udara KLHK menuturkan bahwa kualitas udara di Jakarta sangat dipengaruhi oleh polusi kendaraan, industri, dan aktivitas rumah tangga. Tentunya, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya berdampak terhadap mesin kendaraan dan lingkungan saja. Melainkan lebih kompleks lagi karena bisa berdampak pada kesehatan dan masa depan.
Selama mengikuti webinar ini, aku sepakat dengan beberapa narasumber terkait upaya yang bisa kita lakukan dalam pengendalian BBM bersubsidi tepat sasaran di wilayah DKI Jakarta. Untuk melakukan hal ini, perlu adanya kolaborasi dan harmonisasi dari berbagai sektor, terutama dari pemerintah dan masyarakat umum. Barangkali, berikut ini beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat umum dalam pengendalian BBM bersubsidi.
Dalam webinar kali ini, Luckmi Purwandari, ST. M.Si menuturkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan kebijakan lain guna mendukung masyarakat agar beralih ke kendaraan yang memenuhi baku mutu emisi. Misalnya, bagi pemilik kendaraan dengan hasil uji emisinya lebih dari baku mutu yang dipersyaratkan, maka akan dikenakan pajak tambahan.
Sementara itu, menurut Tulus Abadi, sebaiknya pemerintah memberikan disinsentif kepada masyarakat yang tidak mau menggunakan transportasi umum. Kalau pun kesadaran masyarakat masih rendah terkait penggunaan transportasi umum, maka mau tidak mau masyarakat harus menggunakan bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan. Selain itu, Tulus Abadi juga mengusulkan untuk kendaraan yang menghasilkan emisi di atas ambang batas, sebaiknya dikenakan tarif parkir yang jauh lebih mahal. Tujuannya, agar masyarakat tersadar akan pentingnya pengendalian BBM subsidi.
Lain lagi dengan Dr. Syafrin Liputo,A.T.D.,M.T selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Beliau menuturkan pihaknya sudah melakukan integrasi secara maksimal terkait layanan transportasi umum. Pengendalian BBM bersubsidi ini bisa disiasati dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memilih menggunakan layanan angkutan umum. Terlebih, saat ini layanan transportasi umum sudah banyak berubah dibandingkan dengan layanan transportasi tahun-tahun sebelumnya.
Kemudian, salah satu narasumber juga mengusulkan khusus untuk BBM bersubsidi alangkah baiknya hanya dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua atau yang memiliki kendaraan berplat kuning. Sementara itu, untuk ojek online mobil bisa mengupayakan perubahan warna plat menjadi warna kuning sehingga saat mengisi BBM tidak perlu repot membuka aplikasi.
Selain upaya dari pemerintah, kita sebagai masyarakat juga perlu bersinergi dan mengupayakan pengendalian BBM bersubsidi. Nah, berikut ini beberapa poin yang bisa kita lakukan dari hal kecil sekali pun asalkan melakukannya dengan konsisten dan bersama-sama.
Pernah tidak kita mencoba bertanya kepada diri sendiri, apakah kita pantas menikmati BBM bersubsidi? Jika menggunakan parameter etika moral, coba deh sesekali bertanya kepada diri sendiri. Jika kita menghitung selisih harga RON 90 dan RON 92 selama satu tahun hanya kisaran Rp342.000 saja. Jika kita bandingkan dengan pengeluaran biaya untuk nongkrong dan kopi yang kita nikmati dalam setahun tentu jauh sekali, bukan? Masa sih, kita tetap bersikeras menggunakan BBM bersubsidi?
Padahal, tanpa kita sadari BBM bersubsidi memperbesar hutang negara karena subsidi ini mendulang hutang. Selain itu, adanya BBM subsidi ini sama halnya mengorbankan kepentingan yang lebih strategis dan berjangka panjang, lho. Bayangkan, jika subsidi BBM ini dialokasikan ke sektor lain yang lebih produktif, misalnya untuk membangun jalan tol lintas Indonesia, memasok listrik ke seluruh pelosok negeri, tentunya ekonomi akan tumbuh pesat, lapangan kerja tersedia luas dan bisa merasakan kualitas hidup yang lebih sehat.
Atau, teman-teman lebih memilih negara membakar uang 570 triliun pertahun demi subsidi BBM ini? Lantas, berujung kondisi kesehatan kita yang menurun karena kualitas udara dan lingkungan yang tidak sehat, negara kita makin tertinggal jauh, hutang negara makin banyak, hingga keberlangsungan hidup di masa depan terancam. This, ini semua pilihan ada di tangan kita!
Semoga, kita dan siapapun di luar sana yang membaca artikel ini bisa melembutkan hatinya untuk ikut andil dalam pengendalian BBM bersubsidi tepat sasaran. Harapanku, semoga makin banyak milenial yang menyuarakan dan membagikan informasi dampak dari BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Meskipun tema webinar ini membahas pengendalian BBM bersubsidi tepat sasaran di wilayah Jakarta, harapannya bisa menjadi contoh untuk kota-kota besar lainnya. Pengendalian BBM bersubsidi ini bisa kita mulai dengan beralih menggunakan transportasi umum, menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan, menghemat energi, dan lainnya.
Dengan begitu, BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran untuk kelompok masyarakat tertentu. Sekali lagi, semua keputusan ini kembali lagi ke diri sendiri. Mau kualitas udara dan masa depan terjamin atau mau merugi bersama hutang negara? Yuk, coba kita renungkan!
Sumber: